Komite Sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Setiap kegiatan pastinya memerlukan banyak penunjang. Dari  berbagai kegiatan akan semakin mudah terlaksana dan berhasil baik apabila semakin baik pula penunjangnya. Hal ini berlaku pada setiap kegiatan dalam berbagai bidang mulai dari ekonomi, politik, sosial, maupun pendidikan.

Dapat diambil salah satu contoh yakni pada bidang pendidikan. Dalam dunia kependidikan sangat dibutuhkan  penunjang. Penunjang dalam pendidikan dapat berupa penunjang utama seperti para pendidik, siswa, dan gedung sekolah. Selain itu, penunjang yang cukup penting lainnya yakni Komite Sekolah.

Komite Sekolah dalam kaitannya dengan pendidikan memiliki banyak peran penting sebagai penunjang. Tentunya dari berbagai peran tersebut akan memberi banyak pengaruh pada keberlangsungan pendidikan termasuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari adanya Komite Sekolah ini pun akan menimbulkan banyak pendapat dari khalayak umum dan pihak guru atau sekolah khususnya.

Maka dari itu, pada penulisan makalah ini, penulis akan mengkaji mengenai peran serta pengaruh Komite Sekolah yang mendukung adanya peningkatan mutu pendidikan dan berbagai pendapat tentang Komite Sekolah.

B.   Rumusan Masalah

1.      Bagaimana definisi dari Komite Sekolah dan pandangan Sosiologi terhadap Komite Sekolah ?

2.      Bagaimana tujuan dari Komite Sekolah ?

3.      Bagaimana peran yang dijalankan Komite Sekolah ?

4.      Bagaimana pandangan pihak sekolah (guru) dalam kaitannya dengan adanya Komite Sekolah ?

5.      Bagaimana pengaruh Komite Sekolah terhadap kegiatan sekolah terutama guna meningkatkan mutu pendidikan ?

C.   Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari makalah ini merupakan bentuk karya untuk memenuhi tugas semester IV pada mata kuliah Sosiologi. Selain tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, penulisan makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mengenai dunia kependidikan dipandang dari ilmu sosiologi, mengetahui beberapa peran dari Komite Sekolah dan pengaruhnya terhadap kegiatan di sekolah.

Dari makalah ini, penulis mengharapkan bahwa makalah ini dapat ditujukan bagi khalayak umum untuk menambah ilmu. Sehingga tujuan penulisan makalah ini dapat tercapai.

D.   Manfaat Penulisan

1.      Mengetahui definisi Komite Sekolah

2.      Mengetahui berbagai tujuan diadakannya Komite Sekolah

3.      Mengerti beberapa peran dari Komite Sekolah

4.      Mengetahui berbagai pendapat dan pengaruh dari adanya Komite Sekolah

BAB II

KAJIAN TEORI

            Dalam membahas mengenai Komite Sekolah dengan berbagai peran dan pengaruhnya terhadap pendidikan, penulis menggunakan beberapa landasan teori sebagai dasar dalam mengkaji berbagai data dalam makalah ini. Penulis mengambil beberapa landasan teori yang memang bisa menjadi acuan dalam mengkaji permasalahan yang ada. Dengan adanya teori-teori ini maka akan dapat dianalisis ada maupun tidaknya relevansi antara teori dengan realitas yang ada. Sesuai dengan pembahasan dalam makalah ini, maka penulis menggunakan landasan atau kajian teori yakni :

1)      Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

2)      Lembaga masyarakat yang kemudian diberi nama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut mempunyai status dan posisi yang cukup kuat karena eksistensinya ada di dalam produk hukum yang berlaku, yakni UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004,

3)      UU N0 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 56 ayat 3 yang menyatakan bahwa; Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

4)    Menurut Hasil riset Indonesia Corruption Watch di Jakarta Tahun 2003; 37,6 % orang tua siswa belum pernah mendengar Komite Sekolah.

5)    Teori Sosiologi Klasik “Karl Marx”

Ada dua macam kelas yang dikemukakan Marx ketika menganalisis kapitalisme, kaum borjuis dan proletar (mayoritas dan minoritas)

6)    Menurut Soejoso (2004) Peran komite sekolah dalam menjembatani kepentingan di antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan senantiasa memerlukan kecermatan identifikasi

7)    Hasil riset Indonesia Corruption Watch di Jakarta Tahun 2003; 58 % guru dan 59,9 % orang tua siswa mengganggap komite sama dengan badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3)

8)    Teori Sosiologi Auguste Comte

Sosiologi adalah menyelidiki hukum-hukum tindakan dan reaksi terhadap bagian-bagian yang berbeda dalam sistem sosial, yang selalu bergerak berubah secara bertahap. Hal ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan (mutual relations) di antara unsur-unsur dalam suatu sistem sosial secara keseluruhan.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Definisi Komite Sekolah

Dalam kaitannya dengan defnisi Komite Sekolah, maka perlu diketahui pula mengenai beberapa pendapat tokoh mengenai pengertian Komite Sekolah. Akan tetapi sebelumnya, perlu diketahui pula mengenai pengertian Komite Sekolah secara bahasa. Komite merupakan suatu lembaga mandiri (nonprofit dan nonpolitis) yang bukan dibawah pemerintah, bekerja sesuai pada bidangnya, yang salah satunya dalam pendidikan yakni Komite Sekolah, sedangkan sekolah adalah wadah atau fasilitas maupun instansi yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan sebagai tempat belajar yang memiliki suatu peraturan dan sistem tertentu. Serta berhubungan erat dengan lingkungan yakni masyarakat (wali murid).

Pengertian Komite Sekolah dari sudut pandang makna, diantaranya adalah pendapat menurut Anonimous (2010) yang menjelaskan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Sedangkan menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, dalam kaitannya dengan pemberian nama untuk badan/ organisasi disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan di setiap daerah satuan pendidikan. Hal tersebut dapat dicontohkan seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK atau nama lain yang telah disepakati bersama. Selain kedua pendapat tersebut, pada hakikatnya undang-undang pendidikan sendiri telah membahas mengenai Komite Sekolah beserta peranannya.

Sebagai pendapat lain mengenai pengertian Komite Sekolah yakni Komite Sekolah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis oleh sejumlah pemeran penting pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai bentuk implemenatasi atau perwujudan dari tanggungjawab terhadap peningkatan proses dan hasil pendidikan.

Selain pengertian, Komite Sekolah memiliki cara atau mekanisme dalam pembentukannya. Mekanisme pembentukan ini harus disesuaikan dengan prinsip pembentukan Komite Sekolah yakni harus sesuai dengan aspirasi masyarakat (wali murid) dan transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) serta demokratis (disaksikan dan disetujui oleh masyarakat (wali murid) sekitar sekolah). Mekanisme pembentukan Komite Sekolah terdiri dari beberapa langkah yakni (1) sosialisasi mengenai SK (Surat Keputusan) Menteri Pendidikan Nasional, (2) menentukan beberapa kriteria tertentu sebagai anggota, (3) pengumuman bakal calon anggota, (4) penyusunan calon anggota, (5) pemilihan anggota komite oleh masyarakat (wali murid), dan (6) penyampaian nama-nama anggota komite terpilih.

Dalam hal posisi, Komite Sekolah berada pada posisi ditengah-tengah antara masyarakat (wali murid) dan sekolah. Sehingga Komite Sekolah memiliki keanggotaan yakni dari lingkungan sekolah dan masyarakat (wali murid). Karena itulah Komite Sekolah menaungi kedua pihak dalam perannya. Dengan adanya Komite Sekolah diantara masyarakat (wali murid) dan sekolah menimbulkan adanya sinergi antara ketiga pihak tersebut untuk dapat melaksanakan dan memajukan pendidikan sesuai tujuan yang telah ditentukan. Komite sekolah dapat berfungsi sebagai pengawas dari pendidikan yang dijalankan suatu satuan pendidikan termasuk pengelolaan dana dan program kerja sekolah. Serta satuan pendidikan dapat menyampaikan setiap program kerja dan berbagai laporan yang berkenaan dengan pendidikan baik itu pelaksanaan maupun anggaran pendidikan melalui Komite Sekolah tersebut.

Karena makalah yang disajikan ini berkenaan dengan ilmu sosiologi, maka dalam pembahasan pun akan dijelaskan pula tentang pandangan ilmu sosiologi terhadap keberadaan Komite Sekolah. Sosiologi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan sosial masyarakat beserta interaksinya, hubungan sosial antarmasyarakat, tentang sifat dan perubahan lingkungan serta lembaga-lembaga. Sesuai dengan hal itu, maka Komite Sekolah dipandang dari sosiologi merupakan sebuah lembaga atau badan yang menjembatani sekolah dan masyarakat (wali murid). Komite ini memiliki hubungan atau interaksi dengan masyarakat (wali murid) dan juga sekolah dalam pelaksanaan kebutuhan pendidikan. Sehingga peran komite sekolah dalam membantu masyarakat (wali murid) dalam mengawasi jalannya pendidikan sebagai suatu lembaga yang berperan melakukan hubungan sosial termaktub pula dalam sosiologi.

2. Tujuan Komite Sekolah

Setelah mengetahui pengertian Komite Sekolah dari berbagai pihak mulai dari tokoh dan kementerian serta Komite Sekolah dipandang dari ilmu sosiologi dan juga salah satu fungsi pentingnya, untuk selanjutnya penulis akan membahas mengenai tujuan Komite Sekolah. Tentu saja setiap program maupun organisasi tertentu dibentuk sebagai suatu pemberi fungsi dan memiliki tujuan. Tujuan-tujuan tersebut adalah sesuatu yang akan atau ingin dicapai. Tujuan Komite Sekolah tidak semata-mata berporos pada kehidupan sekolah melainkan dengan kehidupan lingkungan masyarakat (wali murid) sekolah. Sebab sekolah dapat berkembang sesuai tujuannya dengan peran serta masyarakat (wali murid).

Maka dari itu, dapat diketahui beberapa tujuan Komite Sekolah diantaranya adalah :

1)      Mewakili dan menyalurkan aspirasi masyarakat (wali murid) dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di suatu satuan pendidikan

2)      Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat (wali murid) dalam penyelenggaraan pendidikan

3)      Menciptakan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis `dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Komite Sekolah dapat disimpulkan yakni mampu menjadi alat pengontrol bagi masyarakat (wali murid) terhadap kinerja satuan pendidikan dan mengikutsertakan masyarakat (wali murid) dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan tersebut. Dari hal itu, sesuai dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional mengenai Komite Sekolah dan Peraturan Pemerintah mengenai peran serta masyarakat (wali murid) dalam pendidikan nasional, maka dapat dianalisis bahwa Komite Sekolah telah menjadi lembaga yang merupakan implementasi dari adanya surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Selain itu, komite sekolah juga mengapresiasi peraturan pemerintah yakni mengikutsertakan andil masyarakat (wali murid) dalam mengatur dan melaksanakan pendidikan nasional. Dengan mengikutsertakan masyarakat (wali murid) dalam pemilihan anggota komite, ikut memberikan izin pada setiap program kerja satuan pendidikan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan serta mengontrol pemasukan dan pengeluaran anggaran satuan pendidikan merupakan bukti adanya peranserta masyarakat (wali murid) dalam pendidikan dibawah naungan Komite Sekolah. Sehingga antara peraturan dan tujuan Komite Sekolah dapat dikatakan sejalan. Meskipun sering ditemui pada beberapa satuan pendidikan sesuai dengan data yang didapatkan, dalam pelaksanaan Komite Sekolah tidak sesuai dengan tujuan awal. Sehingga Komite Sekolah hanya dijadikan sebagai formalitas saja.

3. Peran Komite Sekolah

Setelah memahami pengertian Komite Sekolah, fungsi dan tujuannya, maka dari adanya tujuan tersebut akan menghadirkan sebuah peran. Artinya, karena ada sesuatu tujuan yang ingin dicapai maka harus ada peran (sesuatu yang dilakukan) untuk dapat memperoleh dan mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitannya dengan Komite Sekolah, peran-peran yang dijalankan untuk dapat mencapai tujuan yakni :

a) Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam pembentukan rancangan dan pelaksanaan operasional pendidikan

b) Sebagai pendukung (supporting agency), mendukung dalam bentuk   finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan satuan pendidikan

c) Selain itu, sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan

d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Mulyasa, 2003 : 189)

Dengan beberapa peran tersebut, memberikan gambaran bahwa tugas Komite Sekolah bukanlah ringan melainkan cukup berat. Sebab Komite Sekolah harus bersikap netral antara masyarakat (wali murid) dan satuan pendidikan. Serta harus dapat mendukung setiap penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertujuan meningkatkan eksistensi pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soejoso (2004) dalam bukunya mengenai posisi Komite Sekolah berada pada tengah-tengah antara masyarakat (wali murid) dan satuan pendidikan.

Selain itu, peran Komite Sekolah yang lain dan sama pentingnya adalah mendorong pertumbuhan mutu pendidikan pada suatu satuan pendidikan tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang terdapat didalamnya. Artinya, Komite Sekolah memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan kegiatan sekolah (satuan pendidikan) sebagai pendorong tumbuh kembangnya pendidikan. Dalam peranannya ini, Komite Sekolah perlu adanya kerjasama yang harmonis dengan sekolah sebagai satuan pendidikan dan juga masyarakat (wali murid).

Komite sekolah akan berperan dalam pemberi rekomendasi terhadap pemenuhan berbagai fasilitas pembelajaran yang menunjang belajar siswa, sekolah harus memberikan suplemen pada siswa untuk dapat menggunakan berbagai fasilitas tersebut dengan sebagaimana mestinya, sedangkan masyarakat (wali murid) berperan menjadi pengawas yang mampu mengontrol setiap kegiatan siswa diluar sekolah agar terjamin terwujudnya pembelajaran yang bermutu dan efektif. Komite Sekolah juga harus mengetahui seluk-beluk sekolah yang dinaunginya dan berbagai program kerja serta guru dan staff sekolah.

Semakin jelas bahwa Komite Sekolah bukan lembaga yang selalu berhubungan dengan membayar, uang, dana, anggaran dan semacamnya. Seperti tentang membayar BP3 atau uang gedung. Melainkan lembaga yang memang dibentuk untuk mewakili suara masyarakat (wali murid) agar pihak sekolah senantiasa memenuhi kebutuhan finansial dan materiil pendidikan yang kemudian menggunakannya sebagai pendukung berbagai kegiatan di satuan pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam tujuan Komite Sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya peran Komite Sekolah ini, maka diharapkan satuan pendidikan dapat mengembangkan diri lebih maju. Sehingga berbagai peran Komite Sekolah dapat membuahkan hasil yang berarti.

Meskipun begitu, akan tetapi tidak dapat dipastikan bahwa peran Komite Sekolah dapat berjalan dengan baik. Dalam prosesnya pun sering menemukan hambatan. Misal, adanya berbagai kasus siswa yang terjadi pada satuan pendidikan dimana Komite Sekolah tersebet bernaung. Dengan adanya sejumlah kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan akan muncul beberapa kritik dari masyarakat (wali murid) yang memojokkan pada pihak komite. Itulah salah satu hal yang menganggu kinerja Komite Sekolah sebagai salah satu badan pembantu pelaksanaan pendidikan dalam satuan pendidikan.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dianalisis berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan mengenai Komite Sekolah meningkatkan mutu pelayanan dalam pendidikan dengan realitas yang ada. Bahwa ketika UU Sisdiknas tersebut dinyatakan secara tegas mengenai berbagai peran yang wajib dilaksanakan oleh Komite Sekolah sebagai langkah untuk mencapai tujuan didirikannya lembaga tersebut. Dalam kondisi yang ada pada saat ini, menurut data yang penulis dapatkan, masih ditemukan pada beberapa satuan pendidikan yang menganggap peran Komite Sekolah ini hanya angin lalu saja. Sehingga muncul perilaku yang seolah-olah mengesampingkan peranan Komite Sekolah. Meskipun hal ini tidak terjadi di seluruh satuan pendidikan, hanya pada beberapa instansi saja.

Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa antara Undang-undang tentang Komite Sekolah dengan implementasi peranan Komite Sekolah masih kurang sejalan. Mungkin dari ini, dapat dijadikan pembelajaran bagi berbagai pihak yang terkait agar senantiasa memperhatikan hal-hal yang memang wajib dilaksanakan sehingga satuan pendidikan dapat terus meningkatkan mutu pendidikannya dan tidak memunculkan prasangka dan kerugian bagi pihak lain apalagi ini menyangkut keberhasilan sistem pendidikan.

4. Pendapat Tentang Adanya Komite Sekolah

Setelah memahami mengenai pengertian, faktor, tujuan, dan peran dari Komite Sekolah, penulis selanjutnya akan memaparkan pendapat dari salah seorang guru pada instansi pendidikan yakni Bapak Wagito tentang adanya Komite Sekolah. Ketika diajukan sebuah pertanyaan mengenai peran penting Komite Sekolah, menurut beliau salah satu hal yang paling penting dari peran Komite Sekolah adalah sumbangsihnya dalam mendukung setiap program kerja atau kegiatan sekolah. Bahkan Komite Sekolah ini memiliki andil yang cukup penting dalam kelancaran setiap kegiatan sekolah, sehingga praktis Komite Sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa Komite Sekolah harus selalu aktif dalam mengikuti rapat intrasekolah jadi antara sekolah, komite, dan masyarakat (wali murid) terdapat keterbukaan dalam kegiatan sekolah. Artinya Komite Sekolah harus benar-benar paham mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, mengenal para pengurus sekolah mulai dari guru dan staff lainnya serta paham benar mengenai karakter lingkungan di sekitar sekolah.

Kemudian diajukan pertanyaan lain yang berhubungan dengan keberlangsungan kegiatan sosial sekolah, beliau menyatakan bahwa Komite Sekolah juga berperan dalam melakukan hubungan sosial. Selain memang Komite Sekolah mewakili masyarakat (wali murid) di lingkungan sekolah namun diluar itu, setiap kegiatan sosial, Komite Sekolah juga memberi andil untuk memberi sumbangsih dalam berlangsungnya kegiatan sosial seperti Baksos.

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa terdapat beberapa fasilitas sekolah yang memang dijadikan sarana bagi para pendidik dan juga siswa dalam pembelajaran. Inilah yang menjadikan Komite Sekolah memiliki fungsi dan peran yang cukup besar dalam merekomendasikan segala macam kebutuhan pembelajaran siswa guna meningkatkan mutu pembelajaran dan untuk mengontrol sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Kemudian dengan pertanyaan selanjutnya mengenai kurangnya pemahaman orang tua wali murid mengenai Komite Sekolah, menurut beliau, selama ini yang beliau tahu setiap wali murid sudah mendapatkan sosialisasi yang cukup jelas mengenai pengadaan Komite Sekolah. Akan tetapi jika memang kondisi saat ini di daerah lain terdapat beberapa pihak yang kurang mengenal Komite Sekolah mungkin letak kesalahannya ada pada proses sosialisasi. Karena sebelum diresmikan dan dibentuk sebuah Komite Sekolah, dari masyarakat (wali murid) akan terlebih dahulu diberikan sosialisasi sehingga mereka pun dapat ikut mengajukan calon anggota Komite Sekolah.

Berdasarkan beberapa pernyataan dari Bapak Wagito, penulis dapat menyimpulkan bahwa Komite Sekolah harus memiliki hubungan yang erat dengan sekolah dan masyarakat (wali murid), apalagi Komite Sekolah ini sebagai perwakilan dari suara masyarakat (wali murid). Kemudian dengan adanya Komite Sekolah ini, masyarakat (wali murid) akan merasa lebih terbuka sebab setiap keperluan pendidikan yang harus dipenuhi untuk para siswa telah direkomendasikan oleh pihak komite dan jika memang dibutuhkan dan berpengaruh besar pada kemajuan siswa dan sekolah, pihak sekolah akan senantiasa memenuhi. Akan lebih baik bila lebih ditekankan lagi mengenai sosialisasi pengadaan Komite Sekolah sehingga masyarakat (wali murid) sekitar lingkungan sekolah dapat mengenal dan mengerti peran dari Komite Sekolah.

5. Pengaruh Komite Sekolah

Pengaruh adanya Komite Sekolah mungkin secara tersirat dapat dibaca dari pemaparan sebelumnya. Akan tetapi, penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai pengaruh Komite Sekolah. Berdasarkan beberapa peran dari lembaga tersebut, pengaruh lembaga (komite) tersebut cukup signifikan pada beberapa hal, seperti diantaranya terhadap jalannya kegiatan di sekolah adalah semakin mendorong pihak satuan pendidikan dalam hal ini adalah sekolah untuk terus memperlengkap fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan seperti pengadaan laboratorium dsb, sehingga memotivasi sekolah untuk terus memajukan diri. Kemudian masih merupakan kelanjutan dari pengaruh tersebut yakni sekolah akan selalu merasa diawasi dalam proses atau kegiatan sekolah. Karena adanya rasa selalu diawasi itulah yang akhirnya berpengaruh pada keterbukaan, kejujuran, dan tanggungjawab yang penuh oleh sekolah atas setiap hak yang harus diperoleh para siswanya termasuk masyarakat (wali murid). Bahkan dengan adanya pengaruh yang semacam itu, sekolah harus dapat menunjukkan anggaran pendidikannya. Sehingga komite benar-benar dapat mempengaruhi pihak sekolah untuk berlaku terbuka.

Selain itu pengaruh yang memang seharusnya ditimbulkan dari adanya Komite Sekolah adalah kemajuan mutu pendidikan. Dengan berdasarkan pengaruh-pengaruh sebelumnya secara otomatis pihak sekolah akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan mendengarkan berbagai suara masyarakat (wali murid) dan memahami program kerja sekolah, komite akan lebih bijak untuk melakukan tindakan yang terbaik. Tindakan tersebut tentunya menguntungkan kedua belah pihak yang sama-sama ingin memajukan kualitas pendidikan maka kebijakan komite harus dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan mengawasi setiap kegiatan sekolah agar berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan, mengetahui setiap pengeluaran anggaran pendidikan, dan dapat membantu siswa untuk dapat menempuh pendidikan dengan lancar.

Pengaruh yang lain adalah terjalinnya hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat (wali murid). Hal tersebut merupakan pengaruh Komite Sekolah dalam peranannya sebagai mediator antara masyarakat (wali murid) dengan sekolah. Tanpa adanya Komite Sekolah mungkin sekolah hanya akan menjalankan programnya secara mandiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat (wali murid) sehingga tidak menumbuhkan rasa toleransi di masing-masing pihak bahkan sekolah sama saja tidak memiliki pendukung dan aktivitas pembelajaran tidak dapat terlaksana. Apalagi sekolah tersebut berdiri di tanah lingkungan masyarakat apabila tidak dibentuk sebuah komite maka yang terjadi adalah ketidakbebasan sekolah dalam menjalankan aktivitas belajar mengajarnya.

Dari hal itu dapat dimungkinkan akan menimbulkan perselisihan antara keduanya dan menimbulkan ketidaknyamanan bersama. Timbullah gangguan sosial dengan adanya golongan mayoritas yakni masyarakat (yang diantaranya wali murid) dan minoritas yakni pihak sekolah. Karena itulah pengaruh Komite Sekolah begitu penting dalam menjembatani pihak sekolah dan masyarakat (wali murid). Komite Sekolah harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat (wali murid) di lingkungan sekolah, begitu pun pada pihak sekolah, komite harus menghargai setiap program kegiatan sekolah demi keberlangsungan pendidikan yang bermutu.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah berperan sebagai penghubung atau jembatan bagi masyarakat dengan satuan pendidikan. Anggota Komite Sekolah itu sendiri dibentuk dari pemilihan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan disaksikan oleh beberapa wali murid. Anggotanya pun dapat diambil dari wali murid dan masyarakat. Sehingga posisi Komite Sekolah berada di tengah-tengah dan sifatnya netral namun harus bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dalam hal ini wali murid.

Melalui tujuan dan peran Komite Sekolah tersebut akan memberi banyak pengaruh pada berbagai hal yang berkaitan dengan satuan pendidikan. Pengaruh yang paling diharapkan adalah adanya pengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan. Komite Sekolah bekerja sebagai penyuara aspirasi masyarakat (wali murid) untuk selalu mendorong pihak sekolah untuk meningkatkan pelayanan terhadap siswa. Sehingga dari adanya peningkatan pelayanan akan membuat kondisi belajar mengajar semakin nyaman dan akan mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan.

2. Saran

Sebagai bentuk aspirasi pada Komite Sekolah, penulis memberikan sedikit saran yang semoga dapat bermanfaat. Seharusnya antara rancangan dan pelaksanaan Komite Sekolah dapat disosialisasikan terlebih dahulu pada masyarakat agar senantiasa seluruh komponen pendidikan dapat memahami adanya pengadaan Komite Sekolah. Sehingga tidak menimbulkan penyelewengan tugas dari Komite Sekolah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Jones, Pip. 2010. Pengantar Teori-teori sosial . Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Hanapiah Muhi, Ali. Eksistensi Komite Sekolah. Jurnal Online. http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/KOMITE-SEKOLAH.pdf

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Salamuddin, 2005. Memberdayakan Komite Sekolah.http://www.waspada.co.id/serba serbi/ pendidika/artikel.php?article_id. (diunduh pada tanggal 20 Maret 2014)

Soejoso, S.,2004. Komite Sekolah Perlu Proses Bertahap dan Komitmen Jangka Panjang.hhtp://http://kompas.com/kompas_cetak/0407/26/dikdaktika/1166549.hTm. (diunduh pada tanggal 20 Maret 2014)

http://www.sibarasok.com/2013/08/pengertian-dan-definisi-ilmu-sosiologi.html (Diunduh pada tanggal 20 Maret 2014)

http://mutupendidikandisekolah.blogspot.com/ (Diunduh pada tanggal 20 Maret 2014)

LAMPIRAN

                                                                                         

(Struktur Pembentukan Komite Sekolah)

 

(Struktur Organisasi Satuan Sekolah Yang Melibatkan Komite Sekolah)

 

(Buku Kunjungan Komite Sekolah)

Kedudukan Wanita Bali Dalam Kehidupan Adat Bali

KEDUDUKAN DAN PERANAN WANITA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI

I.    PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan rasa, tinggal cukup lama dalam suatu lingkungan yang sama dan mempunyai rasa saling memiliki dan memahami satu dengan lainnya. Dengan adanya persamaan rasa dan saling memiliki satu sama lainnya ini akan muncul semacam kebiasaan rutin yang sama. Dimana dari kebiasaan-kebiasaan tersebut akan memunculkan suatu kebudayaan tertentu dalam kehidupan masyarakat tersebut. Kebudayaan ini muncul sebagai bentuk cipta, rasa, dan karsa dari individu-individu yang hidup secara berkelompok atau masyarakat. Kebiasaan yang menjadi budaya dan dilakukan turun temurun akan menjadi sebuah adat istiadat atau tradisi oleh masyarakat tertentu pada suatu daerah yang menjadikannya bercirikan khusus dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dengan berdasarkan hal tersebut dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya di Indonesia dapat dijelaskan bahwa Indonesia kaya akan budaya; adat istiadat; dan tradisi. Dimana kita tahu di Indonesia banyak suku bangsa yang memiliki tradisi dan budayanya masing-masing. Budaya dan tradisi suatu daerah ini pula lah yang nantinya akan menjadi semacam sumber dari terbentuknya sejarah lokal. Dalam pengertiannya, sejarah lokal merupakan suatu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas yang meliputi suatu lokalitas tertentu. Sehingga, keterbatasan lingkup itu terutama biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah (unsur spatial). Sejarah lokal dapat disebut juga dengan sejarah daerah. Akan tetapi, bukan berarti tidak terdapat pihak yang menolak atas klaim bahwa sejarah lokal sama dengan sejarah daerah.

Dalam hal ini, Taufik Abdullah menjadi pihak yang tidak setuju apabila “lokal” disamakan dengan “daerah” , karena daerah indentik dengan politik dan bisa mengabaikan etnis kultural yang sebenarnya, lebih mencerminkan unit lokalitas suatu perkembangan sejarah. Kemudian, Jordan menyimpulkan ruang lingkup sejarah lokal yaitu keseluruhan lingkungan sekitar yang bisa berupa kesatuan wilayah seperti desa, kecamatan, kabupaten, kota kecil dan lain-lain. Pengertian lain dari sejarah lokal yakni studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu lingkungan sekitar tertentu dalam dinamika perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Setelah mengetahui mengenai pengertian dari sejarah lokal, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa sejarah lokal dapat dimaknai sebagai suatu peristiwa-peristiwa unik atau khas yang terjadi pada suatu lingkungan tertentu yang sifatnya kompleks baik dalam hal politik, sosial, budaya, ekonomi, status sosial, kemasyarakatan, asal-usul suatu tempat, dll. Dengan memperhatikan hal tersebut, banyaknya suku bangsa di Indonesia memberi daya tarik tersendiri untuk dikaji mengenai sistem kehidupannya dalam berbagai bidang. Suku bangsa yang banyak dikenal di Indonesia dapat disebutkan seperti Jawa, Bali, Sunda, Dayak, Bugis, dll. Dimana Suku Jawa merupakan suku yang paling banyak (mayoritas) pendukungnya di Indonesia. Akan tetapi, perlu dipahami pula bahwa suku-suku lainnya pun memiliki kelebihan masing-masing. Termasuk salah satunya yang paling menarik perhatian banyak pihak yakni Bali. Adanya ketertarikan terhadap Bali ini dapat disebabkan (faktor) oleh beberapa hal, yang diantaranya adalah dari segi budayanya, hukum adat, pariwisata, kesenian, dan hubungan sosial. Kebudayaan (budaya) Bali sebagai salah satu bagian dari kebudayaan Indonesia sesungguhnya dapat dilihat sebagai suatu hasil dan sekaligus proses penghayatan terhadap nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama sebagai dasar pijakan oleh para pendukungnya. (Supratikno. 1998 : 1)

Kuatnya budaya Bali terhadap pengaruh budaya yang lain ini lah yang menjadi daya tarik paling kuat, sebab dengan hal tersebut budaya Bali masih asli dan dengan keaslian tersebut semakin terasa hikmatnya kebudayaan Bali. Kemudian untuk hukum adat, Bali memiliki hukum adat yang dapat dikatakan tekun. Kita tahu bahwa daerah Bali merupakan wilayah yang sangat kuat dalam budaya dan adat istiadatnya. Karena itulah, hukum adat sebagai batasan-batasan atau aturan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali. Masyarakat Bali sangat taat dan patuh terhadap aturan dan kebiasaan para leluhurnya. Kesenian daerah Bali pun tidak dapat dipungkiri keindahannya. Sebab, dengan kebudayaan yang memang kuat akan membentuk dan menciptakan seni yang indah pula sebagai bentuk aplikasi dari budaya yang ada. Dari budaya, hukum adat, pariwisata dan kesenian Bali yang sarat akan tradisi tersebut membuat Bali semakin dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini pun menjadi bukti bahwa masyarakat Bali benar-benar masuk dan membudaya pada budayanya serta berani menjunjung tinggi adat dan budaya yang ada pada daerahnya. Dari itu masyarakat Bali dengan tekun menciptakan sebuah sejarah lokal yang bernilai budaya, adat, dan tradisi yang kuat atas wilayahnya.

Namun, dengan masyarakat yang taat pada budaya tersebut bukan berarti tidak muncul permasalahan. Gerak dan dinamika dari masyarakat membawa kecenderungan untuk mengemukakan banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Permasalahan yang masuk didalamnya salah satunya adalah wanita. Masalah wanita merupakan masalah integral dari masyarakat dan masalah ini telah banyak mendapat sorotan serta penanganan dari pemerintah. Dengan penanganan yang ada, telah menunjukkan adanya kesadaran akan peran dan andil wanita dalam pembangunan budaya dan tradisi. Peranan yang cukup tinggi bagi kaum wanita di Bali, secara normatif pada hukum Hindu telah mendapatkan kedudukan yang tinggi dan diistimewakan. Meski begitu, dalam kenyataannya masih sering ditemui ketimpangan.

Untuk membahas mengenai kedudukan dan peran wanita Bali, perlu diketahui mengenai pola sikap dan tingkah laku dari keluaraga inti dalam suatu organisasi sosial di tempat wanita itu berada. Organisasi ini didasarkan atas hubungan suami dan istri serta anak-anak mereka. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa peranan wanita tidak dapat lepas dari sistem kekerabatan masyarakat setempat. Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturunan) pertalian perkawinan dan perkawinan adat.

Dalam rangka dinamika yang terjadi dalam masyarakat Bali (dalam hal ini peranan dan kedudukan wanita) sering mengalami perubahan atau pergeseran. Apalagi dengan perubahan dari pola agraris ke non agraris, menonjolnya aktivitas industri rumah tangga, industri pariwisata, dan yang lainnya, ternyata wanita memiliki peranan di dalamnya. Wanita dalam hal ini memiliki spesifikasi tersendiri dalam pekerjaan, misalnya industri tenun dan bodir.

Dengan berubahnya pola lingkungan masyarakat, tentu jelas bahwa kehidupan masyarakat juga akan mengalami perubahan dan pergeseran pada nilai-nilai kemasyarakatan yang ada. Dimana pada daerah Bali ini yang dapat menjadi sorotan adalah pergeseran dari peran wanita. Dalam ajaran Hindu yang banyak dianut oleh masyarakat Bali, wanita dianggap memiliki kedudukan tinggi dan istimewa. Akan tetapi dengan semakin intensif perubahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat, memaksa terjadinya perubahan pada status sosial dan peran serta kedudukan dari wanita di Bali baik di pedesaan maupun perkotaan (namun, lebih pada wanita pedesaan).

Berdasarkan hal tersebut, penulis melalui karya tulis ini tertarik untuk membahas dan mengkaji serta memaparkan mengenai kedudukan dan peran wanita dalam kehidupan nyata di daerah Bali. Dalam pembahasan mengenai kedudukan dan peran wanita Bali dalam kehidupan masyarakat ini terdapat beberapa hal yang dapat dikaji seperti peran dan kedudukan wanita dalam hukum adat seperti pernikahan, kekerabatan, dan waris. Selain itu dapat pula dikaji mengenai peran wanita dan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat dari masa anak-anak, remaja, menikah, dan berkeluarga serta pergeseran yang terjadi pada peran dan kedudukan wanita dalam status sosial (kekerabatan, garis keturunan, dan adab menetap), mata pencaharian, pendidikan dan sistem religi. Beberapa kajian ini dapat dijelaskan dan dipaparkan lebih spesifik dalam pembahasan pada bab selanjutnya. Dimana akan dapat dilihat norma-norma dengan kenyataan dapat berjalan sejalan atau mungkin bertolak belakang. Karya tulis ini dapat menjadi wadah belajar bagi khalayak umum dalam mengenal dan memahami tradisi dan budaya lokal sebagai pembentuk sejarah lokal dan dalam hal ini adalah daerah Bali.

II. PEMBAHASAN

            Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kedudukan dari para wanita Bali yang banyak dari mereka cenderung menganut agama Hindu, sehingga secara normatif agamanya, para wanita Bali memperoleh kedudukan yang jauh lebih tinggi dan istimewa dari laki-laki. Dapt dijelaskan dengan bunyi dan arti Çloka- çloka yang tersurat dalam pustaka suci manu Dharma-çastra/menawa Dharmaçastra yang mengandung makna sesuai dengan peran dan kedudukan wanita Hindu khususnya dalam pembahasan ini adalah wanita Bali. Çloka- çloka tersebut yakni :

1.      Çloka 57 memiliki bunyi yang bermakna bahwa dimana warga wanitanya hidup dalam kesedihan, keluarganya itu cepat akan hancur, tetapi dimana wanita itu tidak menderita, keluarga itu selalu bahagia.

2.      Çloka selanjutnya yakni 58 bermakna rumah dimana wanitanya tidak dihormati sewajarnya dan mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib.

3.      Çloka yang berikutnya atau 59 bermakna bahwa oleh karena itu orang yang ingin sejahtera harus selalu menghormati wanita, pada hari raya dengan memberi hadiah perhiasan, pakaian dan makanan. (Lontar manu Dharmaçastra; pembahasan Ketut Soebandi, 1985).

Berdasarkan bunyi dan arti Çloka tersebut dapat dipahami bahwa dari setiap çloka- çloka diatas memberi gambaran pada kita bahwa secara normatif, kedudukan wanita Bali dalam hukum Hindu telah mendapat penghargaan yang tinggi dan istimewa. Dengan hal itu, dalam realitasnya wanita dalam masyarakat harus dapat dihormati dan dihargai seperti pada norma-norma tersebut. Serta dengan adanya norma-norma yang dikemukakan diatas, dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai sejauh mana norma-norma tersebut dapat membantu masyarakat dalam bersikap dan berperilaku terhadap kedudukan dan peran wanita di daerah Bali. Dalam suatu kenyataan pada dasarnya tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan, maka dari itu dalam hal ini harus selalu diperhatikan mengenai kedudukan dan peran wanita di daerah Bali apakah akan selalu dijunjung tinggi atau bahkan dianggap remeh.

Setelah mengetahui sedikit mengenai norma-norma dalam memandang kedudukan dan peran wanita di daerah Bali, untuk uraian selanjutnya akan dibahas mengenai kedudukan dan peranan wanita di daerah Bali. Sebagai bentuk pembahasannya dapat dengan mengkaji beberapa hal yang masih berhubungan dengan kehidupan masyarakat Bali yakni mengenai hukum adat Bali atau wanita Bali dipandang dari kedudukan dan perannya dalam hukum adat dan kehidupan serta budaya di Bali yakni dari hukum adat perkawinan, warisan dan kekerabatan serta jenjang kehidupannya baik dari masa anak-anak, remaja, menikah, maupun masa kehamilannya.

A.    Kedudukan dan Peranan Wanita di daerah Bali dipandang dari Jenjang Kehidupan

            Dalam kaitannya dengan jenjang kehidupan, masyarakat di Bali memiliki kategori masing-masing. Dimana setiap kategori akan memiliki upacara-upacar tertentu. Seperti ketika bayi laki-laki maupun wanita lahir maka diadakan serangkaian upacara yang diantaranya adalah upacara mara lekad untuk bayi yang baru lahir, kemudian upacara kepus pungsed yakni upacara lepas tali pusar si bayi, adapula upacara ngelepas awon; bayi berusia 12 hari, kemudian upacara abulan pitung dina atau upacara kambuhan; saat bayi berusia 42 hari, dan upacara teku bulanan yakni saat bayi berusia 3 bulan, selanjutnya upacara ngotonin; bayi berusia 6 bulan, upacara ngempungin; saat bayi tumbuh gigi yang pertama, selanjutnya upacara melas rare; memisahkan sang anak dengan ibunya untuk tidak minum asi lagi, dan upacara maketus yakni upacara saat anak tanggal gigi pertamanya. (Si Luh Swarsi. 1986 : 30). Selain pada masa anak-anak, upacara juga dilaksanakan ketika si anak telah memasuki masa remaja yakni untuk wanita ditandai dengan peristiwa datang bulan dan upacara yang digunakan untuk hal tersebut adalah menek bajang. Untuk anak laki-laki ditandai dengan pergantian suara yang upacaranya adalah menek teruna.

Memahami dari uraian tersebut diatas, sebenarnya pada masa anak-anak maupun menginjak remaja pengasuhan antara keduanya tidak berbeda. Tidak ada perbedaan signifikan dalam hal makanan, minuman, cara duduk, dll. Anak wanita dalam berpakaian pada jaman dahulu di Bali yakni dengan kain, baju kebaya, serta sabuk. Namun, sesuai dengan perkembangan jaman, anak-anak wanita telah berpakaian dengan memakai rok dan hanya saat-saat tertentu saja memakai kebaya. Dalam hal tata rambut, anak wanita biasa memelihara rambutnya hingga memanjang, untuk dapat dibuat sanggul.

Kebanyakan dari ibu di daerah Bali lebih melihat potensi anak wanita yang dapat membantu ibunya dalam hal pekerjaan dan tugas-tugas rumah tangga. Sehingga banyak dari ibu di daerah Bali mendambakan kelahiran seorang anak wanita. Hal ini dapat dipahami bahwa anak wanita relatif lebih mudah dan lebih ringan tangan dibanding dengan anak laki-laki dalam membantu tugas-tugas ibunya yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga seperti memasak, membuat sesajen, dan mengasuh adik-adiknya. Dalam berbagai kegiatan upacara di Bali, peranan wanita begitu terlihat. Bahkan dalam upacara-upacara tertentu seperti upacara bulan purnama, bulan mati atau tilem, hari kajeng kliwon, upacara yadnya sesa dan hampir semuanya dilaksanakan oleh wanita. Kegiatan khusus lainnya yang dilaksanakan oleh para wanita Bali yakni menyanyikan lagu suci pada saat rangkaian upacara yang disebut dengan mekidung. Adapula dalam upacara tertentu terdapat jenis tarian yang khusus disajikan oleh para wanita Bali. Tarian ini disebut rejang. Itulah beberapa peranan wanita Bali yang menonjol pada wanita masa anak-anak dan remaja. Dimana dari peranan yang menonjol ini menunjukkan kedudukan dari wanita Bali yang dalam beberapa upacara tertentu sangat dihargai dan diakui.

Dalam masa remaja, wanita juga berperan penting dalam upacara pendewasaan. Upacara yang dilaksanakan menginjak remaja selain menek bajang untuk wanita, adapula upacara mesangih yakni upacara potong gigi atas dua taring dan empat gigi seri. Upacara tersebut sebagai simbol untuk menghilangkan sad ripu yakni enam musuh dalam diri setiap individu (manusia). Dari upacara mesangih ini dapat dipahami bahwa seorang anak atau remaja wanita dianggap telah dewasa dan boleh menikah. Pada masa remaja kurang lebih sama dengan masa anak-anak dimana tidak ada perbedaan yang sangat jauh antara hak-hak dan kewajiban antara wanita dengan laki-laki. Masa remaja merupakan masa dimana wanita dibebaskan untuk menempuh pendidikan yang dikehendakinya dan setingi-tingginya. Selama orang tua dan si wanita remaja ini berminat untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya maka wanita bebas untuk melaksanakan hal tersebut.

Setelah menempuh pendidikan, wanita berhak bekerja untuk dapat membantu keluarganya ataupun hidup mandiri. Macam pekerjaan atau mata pencaharian yang dapat dilaksanakan oleh wanita diantaranya adalah sebagai pedagang yakni dengan membuka warung-warung, petani dengan menanamkan benih padi pada sawah-sawah yang dimilikinya maupun orang tuanya. Ketika tidak memiliki lahan atau sawah, maka wanita tersebut dapat mendedikasikan dirinya dengan mengikuti organisasi atau perkumpuln menuai padi; seka manyi. Mata pencaharian lain yang dapat dilakukan oleh wanita di daerah Bali yakni guru, terutama guru sekolah dasar. Bahkan dalam realitas di daerah Bali, guru wanita jauh lebih banyak jumlahnya daripada guru laki-laki. Dapat pula dengan beternak di rumah, dengan beternak babi, ayam, dan bebek. Selain itu mata pencaharian yang dapat dilakukan oleh wanita Bali yakni menjahit pakaian, menenun kain, dan dapat pula dengan menjadi pramuria di toko dan menjadi penari. Adapun kehidupan wanita pada masa telah menikah dan masa hamil. Dimana dilaksanakan upacara pernikahan yang disebut Mesakapan, yang merupakan wujud pengesahan suatu pernikahan atau perkawinan. Upacara Mesakapan  ini dilaksanakan di rumah keluarga pengantin laki-laki. Dalam upacara pernikahan ini, pengantin wanita benar-benar harus siap untuk berpisah dengan keluarga dan kerabat dekatnya. Putusnya hubungan dengan keluarga dan kerabat dekat ini akan semakin terasa berat ketika pernikahan yang berlangsung antara laki-laki berkasta rendah dengan wanita yang berkasta tinggi. Hal tersebut dikarenakan, wanita berkasta tinggi yang menikah dengan laki-laki berkasta rendah yang disebut sebagai perkawinan nyerod ini akan memberi malu pada keluarga wanita dan sang pengantin wanita nantinya tidak akan diijinkan untuk kembali atau pulang ke rumah orang tuanya untuk waktu yang tidak ditentukan. Kedudukan dan peranan wanita yang telah menikah dalam masyarakat Bali, tidak tertutup kemungkinan untuk ikut dalam mencari nafkah bagi keluarga. Namun, peran dari wanita tersebut tidak untuk menggeser kedudukan laki-laki sebagai ayah dan kepala keluarga. Sedangkan peranan dan kedudukan yang benar-benar harus dilakukan oleh seorang wanita yakni lebih pada pelaksanaan berbagai upacara di daerah Bali seperti membuat sesajen untuk upacara tertentu. Itulah seklumit gambaran dan uraian penjelasan mengenai kedudukan dan peran dari wanita di daerah Bali ditinjau dari jenjang kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran dari wanita Bali pada masa anak-anak, remaja, dan setelah menikah lebih pada kedudukannya yang penting dan peranannya yang lebih banyak pada pelaksanaan upacara-upacara adat di daerah Bali.

B.  Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Hubungan Kekerabatan dan Perkawinan

Membahas mengenai kedudukan dan peranan wanita dalam hukum adat Bali sangat erat kaitannya dengan sistem pernikahan, kekerabatan, dan pewarisan. Sistem hubungan kekerabatan dalam keluarga merupakan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturunan) pertalian perkawinan dan perkawinan adat. Keturunan dapat diidentifikasikan memiliki sifatnya masing-masing. Menurut Prof. Bushar Muhammad, SH keturunan dapat bersifat :

a. Lurus, apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus kebawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus kebawah apabila rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.

b. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya (Bushar Muhammad; 2006, hal:4).

 Setelah mengetahui sifat dari keturunan, dapat diketahui pula bahwa di Indonesia telah mengenal adanya tiga pola hubungan kekerabatan yang terdiri dari sistem kekerabatan yakni :

1. Sistem kekerabatan patrilinial yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki ( ayah ), sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lalin-lain.

2. Sistem kekerabatan matrilinial yaitu sitem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis perempuan ( ibu ), sistem ini dianut di Sumatra Barat ( daerah terpencil ).

3. Sistem kekerabatan parental yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki ( ayah ) dan perempuan ( ibu ), sistem ini dianut Jawa, Madura, Sumatra Selatan dan lain-lainnya.

Dari berbagai pola kekerabatan tersebut, dalam kaitannya dengan hukum adat Bali, sistem kekerabatan menganut sistem patrilinia yakni sistem yang meletakkan laki-laki pada kedudukan yang tinggi dalam sistem kemasyarakatan di Bali. Sehingga dapat diketahui, meski dalam hal pengasuhan antara laki-laki dan wanita pada masa anak-anak dan remaja tidak berbeda jauh. Bahkan peran wanita dalam melaksanakan berbagai upacara keagamaan dan budaya sangat dominan. Akan tetapi, antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan dalam hal nilai pada masyarakat Bali. Perbedaan nilai ini berpangkal dari azas purusa  atau azas laki-laki yang sangat penting artinya dalam sistem kekerabatan, serta memiliki kaitan atau hubungan langsung dengan hukum pewarisan di Bali. Azas purusa di Bali menempatkan status laki-laki sebagai status yang paling penting. Karena laki-laki sebagai pewaris harta, kasta, penerus keturunan, dan lain-lain. Sedangkan untuk wanita, status-status yang tersemat untuk kaum laki-laki tersebut tidak dimilikinya. Kecuali jika wanita ini tidak melakukan pernikahan atau menjadi daha tua. Akan tetapi terdapat cara lain, yakni melalui pengangkatan status anak wanita menjadi laki-laki denga upacara khusus. Upacar tersebut dikenal dengan nama sentana. Pengangkatan status dari wanita menjadi laki-laki ini hanya dilakukan ketika dalam suatu keluarga tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Dengan hal tersebut, wanita yang diangkat statusnya ini akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Anak perempuan yang berkedudukan sebagai sentana rajeg sudah tentu berbeda dengan kedudukan anak perempuan pada umumnya, oleh karena demikian justru dengan adanya lembaga sentana rajeg ini malahan memperlihatkan adanya diskriminasi terhadap anak perempuan.

Dalam hal perkawinan pun, menikah dengan wanita yang berganti status ini sangat dihindari untuk kepentingan harga diri. Sebab, menikah dengan wanita yang statusnya diangkat menjadi laki-laki bagi pihak suami segala hak dan kewajiban yang dimilikinya dari rumah asalnya harus dilepaskan. Artinya, bahwa setiap laki-laki yang menikah dengan wanita yang berstatus sentana harus melepaskan semua haknya yang telah diberikan keluarga padanya. Perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang berganti status di Bali ini disebut nyeburin.

Dalam sistem kekerabatan patrilinial yang dianut oleh masyarakat di daerah Bali ini kedudukan seorang anak akan ikut pada kasta seorang bapak atau pihak laki-laki. Keanggotaan keluarga ditentukan oleh bapak, anak-anak memperoleh keanggotaan kelompok bapak, begitu pula dengan ibu semejak perkawinannya (kawin keluar) dengan si bapak akan masuk kedalam lingkungan keluarga si bapak.

Dalam sistem perkawinan di Bali, kedudukan dari wanita akan berada di bawah laki-laki, meskipun kasta dari seorang wanita tersebut lebih tinggi, akan tetapi kedudukan wanita dalam sistem pernikahan tetap berada di bawah laki-laki. Hak dan kewajiban seorang wanita terhadap keluarga telah dilepaskan setelah ia resmi menikah dan kewajibannya ketika telah menikah adalah hanya pada suaminya dan keluarga barunya. Sistem patrilinial yang dianut daeah Bali memang mengisyaratkan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dibanding wanita. Namun, lebih pada hak-haknya mendapat harta waris dan lain-lain. Sedangkan untuk kedudukan wanita yang lebih menonjol adalah kewajibannya dalam mengurus beberapa upacara-upacara adat. Akan tetapi perlu dipahami pula bahwa apapun pola atau sistem kekerabatan yang dianut oleh setiap daerah di Indonesia, pada dasarnya kedudukan laki-laki tetap berada di atas wanita. Hal ini dikarenakan sistem yang ada di Indonesia telah terpengaruh oleh ideologi Patriarki.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setelah menapaki jenjang pernikahan, kedudukan wanita apapun kondisinya baik berkasta rendah maupun tinggi tetap harus berada pada kedudukan di bawah laki-laki. Sistem patrilinial memandang adanya perbedaan yang memang mendasar pada laki-laki dan wanita. Dimana laki-laki memang diberi hak-hak untuk mendapat kekuasaan yang lebih tinggi, memperoleh hak atas harta dan hak lain yang telah dimilikinya dari keluarga. Kedudukan seorang anak dan wanita (ibu) pada lingkungan keluarga harus mengikuti sistem patrilinial yakni ikut pada keluarga atau kerabat laki-laki (suami;ayah). Sehingga, anak akan cenderung lebih mengenal dan dekat dengan keluarga atau kerabat dari sang ayah. Untuk keluarga dari wanita (ibu), tidak begitu dipentingkan sebab setelah resmi menikah, seorang wanita harus siap melepas keluarganya.

C.       Kedudukan dan Peran Wanita dalam Hukum Adat Waris di daerah Bali

            Selain dalam hukum adat pernikahan dan kekerabatan, kedudukan dan peran wanita Bali pun terlihat pada hukum adat waris. Dimana secara umum, hukum adat waris tersebut dalam suatu keluarga adalah milik dan hak kedua belah pihak (ayah dan ibu). Akan tetapi hukum adat waris ini antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia tidak demikian. Hukum adat waris itu sendiri dibentuk berdasarkan hukum atau sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu daerah. Dalam pembahasan ini adalah daerah Bali, sehingga dari hukum kekerabatan Bali yang patrilinial berpengaruh pada hukum adat yang memandang laki-laki sebagai pihak yang berhak atas seluruh harta waris keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yakni :

1)     Silsilah keluarga didasarkan atas laki-laki dan bukan wanita

2)     Di dalam keluarga, istri bukan kepala keluarga, anak memakai nama (marga) dari ayah. Begitu juga dengan sang istri

3)     Dalam hukum adat, wanita tidak dapat mewakili ayahnya, sebab ia masuk anggota keluarga suami

4)     Dalam adat, laki-laki dianggap sebagai orang tua (sekaligus ibu)

5)     Apabila terjadi perceraian antara suami-istri, maka hak pengasuhan atas anak-anaknya akan jatuh pada ayah

            Berdasarkan ikatan kekeluargaan patrilineal yang akan menjadi ahli waris terhadap harta kekayaan orang tua baik yang bersifat materiil maupun imateriil memiliki syarat menurut I Gde Pudja seperti :

a)      Harus memiliki hubungan darah

b)     Anak harus laki-laki (purusa),

c)      Dalam hal ini bila tidak ada anak laki-laki ahli waris, maka diganti oleh anak angkat laki-laki

d)     Anak perempuan (biasanya anak perempuan tunggal) yang ditetapkan sebagai laki-laki yang disebut sentana rajeng.

            Kemudian dari persyaratan tersebut, adapun persyaratan lainnya untuk seorang laki-laki agar senantiasa dapat dianggap sah atas hak waris keluaraganya yakni dengan tidak melaksanakan pernikahan nyeburin dan tidak durhaka pada orang tua dan leluhurnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menerima harta waris, seorang laki-laki pun harus mampu menjadi seorang yang berkepribadian baik. Sehingga nantinya, dalam menerima dan memanfaatkan harta waris yang diserahkan padanya, si laki-laki tersebut dapat bersikap bijaksana. Hak waris pun dapat jatuh pada wanita namun harus melalui berbagai cara. Artinya, harta waris dapat dimiliki seorang wanita jika benar-benar terdapat kondisi yang mengharuskan hal tersebut dilakukan. Namun, buka berarti hal ini diijinkan, sebab hukum adat dari Bali telah memastikan hak mengenai harta waris yang palin utama adalah bagi seorang laki-laki yang merupakan calon pemimpin bagi keluarga. Wujud harta waris dalam adat Bali terdiri dari dua macam yakni harta waris yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta waris yang dapat dibagi merupakan harta waris berupa harta yang sifatnya tidak magis seperti ladang dan sawah atau tanah. Sedangkan yang bersifat magis atau tidak dapat dibag-bagi adalah keris, tombak, pemerajanan, dan sanggah.

            Berdasarkan hukum patrilinial dan hukum adat waris Bali yang lebih berporos pada laki-laki menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi. Akan tetapi bukan berarti pula kedudukan wanita Bali sangat rendah. Menurut cerita kuno, wanita Bali memiliki peran yang sangat penting dan terdapat pada beberapa upacara-upacara baik kecil maupun besar. Peran wanita yang begitu banyak, tentu membuat kedudukan seorang wanita Bali berkedudukan cukup tinggi. Sehingga dalam adat Bali bukan berarti merendahkan pihak wanita bahkan sebenarnya pihak laki-laki maupun pihak wanita sama-sama berkepentingan dalam hukum adat bali meskipun laki-laki yang menjadi sosok utamanya.  Bukan berarti pula bahwa hak-hak wanita Bali dalam kehidupan bermasyarakatnya akan ditekan oleh laki-laki. Bahkan sering kali dalam hal-hal penentuan keputusan pada perundingan-perundingan adat, suara wanita lah yang banyak menentukan. Kedudukan laki-laki dalam menerima hak waris diperkuat dengan pernyataan bahwa anak laki-laki lah yang dapat membukakan jalan ke surga untuk arwah orang tua/leluhurnya. Maka dari itu upacara ngaben (pembakaran jenazah) terutama sekali adalah kewajiban dari anak laki-laki.

            Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum adat waris dapat ditentukan berdasarkan hukum kekerabatan. Dimana dalam hal ini, Bali yang menganut hukum kekerabatan patrilinial, hukum adat dalam waris pun jatuh pada laki-laki. Akan tetapi perlu digarisbawahi pula bahwa dalam hukum adat Bali meskipun pada beberapa hukum adat sangat diuatamakan untuk seorang laki-laki, akan tetapi kedudukan seorang wanita dalam hukum adat bali terutama dalam upacara-upacara adat sangat dihormati.

D.   Pergeseran Kedudukan dan Peran Wanita di Bali

            Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kemasyarakatan dan hukum adat di Bali kedudukan seorang wanita dianggap terbatas. Wanita hanya berkutat pada masalah keluarga dan rumah tangga. Akan tetapi seiring dengan bergulirnya jaman, wanita mulai bergerak aktif dalam masyarakat. Karena hal tersebut, mulai terlihat tanda-tanda adanya pergeseran dari peranan wanita itu sendiri. Pergeseran yang muncul dan terlihat bukan hanya dalam hal tugas-tugas saja melainkan terlihat pula dalam beberapa kebudayaan seperti status sosial, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan pendidikan. Tentu, pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam kehidupan dan kebiasaan wanita Bali ini dipengaruhi oleh budaya luar. Dimana dari hal tersebut akan menimbulkan perubahan yang cepat dalam kebiasaan dan hukum adat yang biasa dilakukan oleh wanita Bali. Sehingga dari hal tersebut, akan mempengaruhi keaslian dan kemurnian sifat, sikap, dan perilaku seorang wanita Bali. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipaparkan selanjutnya dalam pemaparan di bawah ini.

1.    Pergeseran Status Sosial Wanita di Bali

                 Sistem sosial merupakan suatu kehidupan yang tidak terisolasi, melainkan terintegrasi, satu sama lain saling berinteraksi dengan masing-masing menempati kedudukan tertentu. Dalam kaitannya dengan pergeseran status sosial pada kedudukan dan peran wanita Bali, terdapat beberapa unsur penting pembentuk hubungan sosial yang dapat dikaji untuk memperoleh data guna memahami mengenai pergeseran kedudukan dan peran wanita Bali. Beberapa unsur tersebut diantaranya yakni :

a)      Sistem Penarikan Garis Keturunan

            Berdasarkan sistem penarikan garis keturunan, kedudukan dan peranan wanita Bali dianggap tidak ada. Hal ini dikarenakan daerah Bali menganut sistem patrilinial dimana pihak laki-laki yang berhak atas harta kekayaan, anak hasil perkawinan, maupun kewajiban dan hak lainnya. Pada masa dulu, norma ini sangat dijunjung dan ditaati oleh masyarakat Bali. Akan tetapi dari adanya kemajuan dan perkembangan jaman, pada sistem penarikan garis keturunan ini mulai bergeser. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pewarisan harta kekayaan, anak hasil perkawinan, dan harta lainnya tidak secara utuh menjadi hak dari keluarga laki-laki. Melainkan, wanita telah memperoleh sebagian hak atas harta dan pengasuhan anak. Ini terjadi, karena wanita Bali memiliki dan merasa mampu untuk mendapatkan mata pencahariannya sendiri. Dari hal itu, wanita dapat mencari nafkah tambahan bagi keluarganya, sehingga ketika terjadi perpisahan, maka separuh hak atas harta maupun anak berada pada pihak wanita. Dengan demikian jelas bahwa telah terjadi pergeseran pada kedudukan dan peranan wanita di daerah Bali.

b)     Kelompok Kekerabatan

            Pergeseran peranan dan kedudukan wanita Bali dapat ditinjau dari segi kepemimpinan dan keanggotaan baik dalam kelompok kekerabatan yang terkecil (keluarga batih), maupun kelompok kekerabatan besar (keluarga luas). Keluarga batih ini terdiri dari suami, istri, dan anak-anak; belum menikah atau dapat disebut keluarga inti yang sederhana. Dalam hal ini, dilihat dari masa lampau kedudukan dan peran wanita Bali dalam keluarga batih hanya pada status sebagai anggota dan tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu hal bagi keluarga batih. Akan tetapi hal tersebut mulai bergeser, dimana seorang istri dalam keluarga batih pada masa sekarang ini dapat memutukan sesuatu untuk keluarga batih. Sebab, istri dapat berperan ganda sebagai ibu dan juga pemimpin rumah tangga. Hal tersebut dipicu pula oleh adanya kemampuan seorang wanita Bali yang dapat melakukan aktivitas ekonomi.

            Tidak hanya pada lingkup keluarga batih, pada keluarga yang lebih luas kedudukan dan peranan wanita Bali juga mengalami pergeseran. Dimana seorang wanita awalnya hanya sebagai pelengkap dalam kegiatan rumah tangga dan upacara-upacara adat. Akan tetapi, pada masa sekarang wanita Bali memiliki peran dan kedudukan yang jauh lebih penting dari laki-laki. Wanita Bali dapat menjadi penentu dan memberi keputusan atas berbagai kegiatan keluarga luas serta menjadi tokoh penting dalam upacara-upacara adat. Wanita dianggap paling mengerti dan memahami mengenai tata cara upacara maupun materi dari upacara.

c)      Adat Menetap Setelah Menikah

            Pada sistem sosial masyarakat Bali, bagi wanita yang telah menikah mutlak harus mengikuti kehendak kerabat laki-laki. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hukum adat menetap setelah menikah. Seorang wanita harus mengikuti adat virilokal, yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar tempat kediaman kaum kerabat suami (laki-laki). Pada masa sekarang ini, adat setelah menikah yang dianut oleh masyarakat Bali ini masih dilaksanakan. Meski begitu, adat menetap ini telah mengalami pergeseran. Seorang wanita Bali pada masa ini, dapat memilih tempat tinggal yang baru dengan tidak mengelompok pada kediaman kerabat suaminya. Terdapat kecenderungan bahwa adat menetap virilokal berganti menjadi adat menetap neolokal. Hal ini merupakan hasil dari adanya kedudukan dan majunya pendidikan yang wanita Bali peroleh dan pendapatan ekonomi mereka yang tidak dapat diremehkan.

d)     Stratifikasi Sosial

            Bali merupakan wilayah dimana mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Dimana dari ajaran ini terdapat sistem kasta yang sangat dianut kuat oleh para pemeluknya. Dengan adanya sistem kasta beserta akar dari agama Hindu yang terdiri dari tradisi kecil dan tradisi besar, menimbulkan suatu pelapisan sosial secara horisontal maupun vertikal. Pada perbedaan vertikal inilah aspek tertinggi dan terendah tercipta, sehingga timbul gejala stratifikasi sosial. Dalam kaitannya dengan kedudukan dari wanita Bali pada suatu kasta, dapat ditinjau melalui perkawinan. Bila seorang wanita berasal dari kasta rendah dan menikah dengan laki-laki berkasta lebih tinggi, maka dalam upacara perkawinan tersebut mempelai wanita tidak diperbolehkan langsung duduk berdampingan dengan mempelai laki-laki. Wnita tersebut harus dikawinkan dengan benda tertentu sebagai wakilnya, misalkan keris. Apabila dibandingkandengan sistem sosial masa kini, muncul kecenderungan adanya pergeseran nilai-nilai pelapisan sosial dalam masyarakat Bali. Dapat diraikan pergeseran yang terjadi sebagai berikut, dimana seorang wanita yang berasal dari kasta rendah menikah dengan laki-laki berkasta lebih tinggi dan wanita tersebut dalam upacara perkawinanya diperbolehkan untuk duduk berdampingan dengan mempelai laki-laki tanpa harus melalui perkawinan simbolis dengan benda tertentu. Hal demikian semakin memperjelas bahwa telah terjadi pergeseran pelapisan sosial masyarakat Bali yang memandang lapisan sosial bukan berdasarkan pada keturunan melainkan prestasi yang diperoleh. Contohnya, wanita yang berkasta rendah akan tetapi memiliki karier berorganisasi maupun bekerja dengan jabatan tinggi. Dalam upacar pernikahannya tidak akan menggunakan adat atau hukum yang seharusnya berlaku.

2.    Pergeseran Dalam Mata Pencaharian Wanita di Bali

                 Pergeseran kedudukan dan peranan wanita Bali dalam sistem mata pencaharian dapat terlihat dari adanya berbagai bidang ekonomi yang juga mengalami perubahan. Dimana hal tersebut membuat kaum wanita di Bali bergeser peran dan kedudukannya, Pada mulanya, seorang wanita Bali hanya berperan dalam mengurusi rumah tangga. Akan tetapi pada masa kini, peran wanita tersebut berubah, tidak hanya melakukan aktivitas sebagai pengurus rumah tangga. Akan tetapi, kaum wanita pun ikut bekerja dalam bercocok tanam atau bertani. Pada masa lalu, wanita juga sering membantu dalam bertani, tetapi bukan sebagai pekerja utama dalam bertani melainkan hanya sebagai penunjang. Bentuk pergeseran yang semacam ini pada akhirnya melunturkan nilai-nilai kebiasaan dan kebudayaan dari masyarakat Bali itu sendiri.

3.    Pergeseran Dalam Sistem Religi

                 Pergeseran yang muncul dalam sistem religi masyarakat Bali dapat ditinjau dari dua hal yakni :

a)         Sistem Kepercayaan

                        Pada sistem kepercayaan di Bali telah terjadi pergeseran yang sifatnya meningkat dan progresif. Pergeseran tersebut telah dirasakan sejak jaman Hindu. Perubahan tersebut yakni dari kepercayaan animisme yang sederhana dan cakupannya begitu sempit berkembang ke dalam kepercayaan yang lebih mengenal Hindu dengan lebih luasa atau dapat disebut kepercayaan pança çradha. Tentunya dengan adanya perubahan dari kepercayaan yang menjadi pedoman ini, mengubah kedudukan dan peranan umat dari kepercayaan itu sendiri dimana umat wanitanya. Hal ini terlihat dari aktivitas upacara. Dimana peranan dan kedudukan wanita lebih besar dari peran laki-laki.

b)      Sistem Upacara

                 Dalam aktivitas upacara, terjadi pergeseran dari mulanya kedudukan dan peranan laki-laki dan wanita yang sama dalam upacara berubah menjadi wanita yang berperan lebih dominan di dalamnya. Meski begitu, dalam perkembangan yang selanjutnya terjadi pergeseran dari peran wanita dari yang dulunya lebih ketat menjadi longgar. Telah banyak peralatan upacara yang dijual, sehingga peran wanita tidak sesibuk seperti dulu dalam mempersiapkan peralatan upacara. Bahkan dari adanya produsen peralatan upacara tersebut, wanita selain longgar dalam mempersiapkan berbagai perlengkapan upacara. Namun dapat pula menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian. Akan tetapi dalam upacara untuk menghaturkan sesajen masih tetap dilaksanakan oleh wanita tersebut.  

4.    Pergeseran Kedudukan Wanita Dalam Pendidikan

                 Pergeseran yang terjadi dalam masyarakat Bali berkaitan dengan pendidikan seorang wanita, dapat diuraikan bahwa pada masa lampau seorang wanita Bali dianggap tidak berhak untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Hal tersebut berbeda dengan masa kini, dimana peran wanita yang cenderung lebih penting dan berpengaruh di lingkungan masyarakat. Penting dan berpengaruhnya peranan wanita menjadikannya berkedudukan lebih tinggi. Dari semua hal tersebut, merupakan hasil dari tingkat pendidikan wanita Bali yang mengalami peningkatan baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non formal. Kebebasan bagi wanita untuk menempuh pendidikan ini semakin membuat kedudukan wanita tidak dapat diremehkan. Bahkan dalam banyak hal, pendapat yang diajukan oleh wanita sering kali lebih diterima dan diyakini. Berdasarkan uraian diatas pergeseran kedudukan dan peran wanita Bali akibat adanya pendidikan dapat dikatakan menuju ke arah yang baik (positif). Dapat dilihat bahwa wanita mulai memperoleh penghargaan sesuai dengan peran ganda mereka yang cukup luas dan peranan wanita sebagai seorang pendidik anak-anak mereka di lingkungan rumah tangga, telah bergeser atau sebagian besar diambil alih oleh para pendidik di sekolah-sekolah maupun oleh para tutor, kursus-kursus keterampilan di masyarakat. (Si Luh Swarsi, 1986 : 84). Dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam adat masyarakat Bali, kedudukan dan peranan wanita mengalami pergeseran yang meliputi; sistem sosial, sistem kekerabatan, adat tempat tinggal, stratifikasi sosial, sistem mata pencaharian, religi, dan pendidikan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

                 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan dan peran dari wanita Bali pada masa anak-anak, remaja, dan setelah menikah lebih pada kedudukannya yang penting dan peranannya yang lebih banyak pada pelaksanaan upacara-upacara adat di daerah Bali. Selain itu pada perkembangan selanjutnya, masa menapaki jenjang pernikahan, kedudukan wanita apapun kondisinya baik berkasta rendah maupun tinggi tetap harus berada pada kedudukan di bawah laki-laki. Sistem patrilinial memandang adanya perbedaan yang memang mendasar pada laki-laki dan wanita. Dimana laki-laki memang diberi hak-hak untuk mendapat kekuasaan yang lebih tinggi, memperoleh hak atas harta dan hak lain yang telah dimilikinya dari keluarga. Mengenai kedudukan dan peranan wanita pada hukum adat masyarakat Bali lainnya yakni pada hukum adat waris dimana hukum tersebut dapat ditentukan berdasarkan hukum kekerabatan. Dimana dalam hal ini, Bali yang menganut hukum kekerabatan patrilinial, hukum adat dalam waris pun jatuh pada laki-laki. Akan tetapi perlu digarisbawahi pula bahwa dalam hukum adat Bali meskipun pada beberapa hukum adat sangat diuatamakan untuk seorang laki-laki, akan tetapi kedudukan seorang wanita dalam hukum adat bali terutama dalam upacara-upacara adat sangat dihormati. Selain itu, seiring dengan perkembangan jaman kedudukan dan peranan dari wanita Bali mengalami pergeseran yang meliputi; sistem sosial, sistem kekerabatan, adat tempat tinggal, stratifikasi sosial, sistem mata pencaharian, religi, dan pendidikan. Akan tetapi pergeseran yang dialami dalam kedudukan dan peranan wanita Bali ini bukan berarti menuju ke arah yang negatif melaikan positif. Dimana dari pergeseran tersebut, kedudukan dan peranan wanita Bali memperoleh penghargaan dan mulai diakui oleh masyarakat dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kedudukan dan peranan laki-laki Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Raharjo, Supratikno. 1998. Sejarah Kebudayaan Bali. Jakarta : Eka Dharma

Si Luh Swarsi, dkk. 1986. Kedudukan dan Peranan Wanita Pedesaan Daerah Bali. Jakarta : Depdikbud

Jurnal kedudukan wanita

http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/KEDUDUKAN-ANAK-PEREMPUAN-DALAM-SISTEM-WARIS-ADAT-BALI-STUDI-DI-LINGKUNGAN-GRIYA-ABIANTUBUH-KELURAHAN-CAKRA-SELATAN-BARU-KECAMATAN-CAKRA-KOTA-MATARAM-NTB1.pdf

Jurnal tentang gender

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fsrikandi%2Farticle%2Fdownload%2F2845%2F2021&ei=O0uWU7SHJ8OJuASs4oDgAQ&usg=AFQjCNHoR5cBaiydyBTUddk9wiHS8bCGlA

http://renyishida.blogspot.com/2012/11/kedudukan-dan-fungsi-sejarah-lokal.html

http://dokteralif.blogspot.com/2014/03/sejarah-lokal-dan-beberapa-aspeknya.html